Petugas Kebersihan Bukan Pekerja Kelas Dua

Menggugah Kesadaran: Kota yang Hampir Lumpuh

Awal Januari 2026 menjadi saksi bisu betapa vitalnya peran petugas kebersihan Kota Jambi. Berita menyebar cepat: para pahlawan seragam oranye ini, yang berjumlah sekitar 1.100 orang, melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Tuntutan mereka lugas dan mendesak: Gaji harus setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi. Aksi ini sontak menyebabkan tumpukan sampah menggunung, membuat Wali Kota harus cepat turun tangan menyiapkan “skema baru” untuk mengatasi masalah ini. Peristiwa ini bukan hanya isu pengupahan lokal; ini adalah lonceng peringatan nasional yang menunjukkan betapa rapuhnya kota tanpa kehadiran mereka.

Tesis kami tegas: Profesi petugas kebersihan adalah pekerjaan yang vital, mulia, dan tak tergantikan. Namun, di bawah sistem pengupahan yang berlaku dan pandangan sosial yang meremehkan, mereka saat ini adalah kelompok yang paling didiskriminasi dan terhina. Sudah saatnya kita mengubah narasi ini.

Menghitung Nilai Pekerjaan: Kalau Tidak Mau Kalian Bauk…

Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa lama kita tahan hidup di tengah sampah yang menumpuk? Satu hari? Dua hari? Kasus Jambi membuktikan, hanya dalam 48 jam saja, kekacauan ekologis sudah terasa. Tanpa sekitar 1.100 petugas yang bekerja keras di sana—dan ribuan lainnya di kota-kota metropolitan—kita semua akan terperosok dalam lingkungan yang tidak sehat.

Mereka adalah garis pertahanan pertama kita.

Pekerjaan mereka adalah jaminan bahwa kita “Tidak Mau Kalian Bauk” sepanjang hari, setiap hari. Lebih dari sekadar estetika, mereka adalah penjamin kesehatan kota. Mereka mencegah banjir karena membersihkan saluran yang tersumbat, dan mereka mengendalikan wabah penyakit (seperti DBD dan diare) yang bersumber dari tumpukan limbah.

Kontribusi mereka bahkan merambah ke isu lingkungan global. Proses 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang kita kampanyekan itu dimulai dari pengangkutan dan pemilahan yang mereka lakukan di TPA/TPS. Jika jasa mereka hilang, kota akan kembali ke zaman kegelapan, dilanda penyakit dan polusi. Jika pekerjaan ini hilang, nilai kerugian kesehatan dan lingkungan kita jauh melampaui jutaan rupiah.

Risiko Tinggi, Upah Minimum Jauh

Inilah titik terhina yang sesungguhnya. Mari kita sandingkan risiko pekerjaan yang mereka hadapi dengan upah yang mereka terima (Kategori I & II).

Data di Jambi menunjukkan upah harian petugas berkisar antara Rp65.250 hingga Rp85.750. Jika dihitung bulanan, angka itu jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), yang tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp3,4 Juta.

Sekarang bandingkan dengan risiko yang mereka tanggung. Mereka bekerja tanpa kenal lelah—panas, hujan, atau bau menyengat. Mereka berhadapan langsung dengan limbah berbahaya, jarum suntik, bakteri, dan zat kimia. Risiko penyakit infeksi, masalah pernapasan kronis, hingga cedera fisik akibat beban berat adalah bagian dari “kontrak” kerja mereka.

Dalam salah satu seruan demo, terdengar keluhan emosional yang menusuk:

“Tukang bangunan saja bisa Rp150 ribu sehari, dengan risiko yang terkontrol. Sementara pekerjaan kami bersentuhan langsung dengan kotoran kota, membawa penyakit, tetapi gajinya bahkan tidak sampai Rp90 ribu. Kami terhina oleh sistem ini.”

Bagaimana mungkin, pekerjaan yang menanggung risiko kesehatan tertinggi dan memiliki dampak fungsional paling vital bagi kota, justru dihargai dengan upah yang mencerminkan anggapan “kasta terendah”? Upah rendah ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah martabat.

Kritik Sosial: Siapa yang Rela Kotor?

Diskriminasi tidak berhenti pada sistem pengupahan. Ia merajalela dalam pandangan sosial kita (Kategori IV).

Profesi ini masih sering dipandang sebelah mata; dicap sebagai pekerjaan “kasta rendah,” atau pilihan terakhir. Mayoritas petugas sering diabaikan atau kurang dihargai saat berinteraksi dengan publik, meskipun jasa mereka dipakai setiap hari untuk mengangkut sampah pribadi kita.

Tantangan bagi kita semua, para pembaca yang menikmati hidup bersih berkat keringat mereka: Jika pekerjaan ini dianggap terhina dan dibayar rendah, siapa di antara kita yang bersedia mengambilnya?

Ingatlah, sampah yang mereka angkut adalah sisa-sisa dari gaya hidup kita. Rasa jijik dan sikap meremehkan kita adalah beban mental tambahan yang harus mereka tanggung di tengah beban fisik mereka. Kita harus mengubah narasi publik. Mereka bukan sekadar pembuang sampah; mereka adalah pahlawan ekologis dan pilar kesehatan masyarakat.

Kesimpulan: Apresiasi dalam Kebijakan dan Sikap

Sudah jelas, kritik kita harus ditujukan pada sistem yang abai. Aksi petugas di Jambi adalah pengingat keras bahwa apresiasi tidak bisa diwujudkan hanya dengan senyum di jalan atau unggahan “terima kasih” di media sosial.

Apresiasi harus diwujudkan dalam dua hal konkret:

1. Kebijakan yang Memihak: Pemerintah Daerah wajib merevisi standar upah agar minimal setara UMP—bahkan lebih tinggi, mengingat risiko dan vitalitas pekerjaan ini. Fasilitasi Alat Pelindung Diri (APD) dan jaminan kesehatan komprehensif harus menjadi standar, bukan barang mewah.
2. Sikap Sehari-hari: Mari kita ganti sikap meremehkan dengan rasa hormat. Sapaan tulus, senyum, atau ucapan terima kasih sederhana adalah awal dari pengakuan martabat.

Martabat sebuah kota sejati diukur bukan dari kemegahan gedung-gedungnya, tetapi dari seberapa baik kota itu memperlakukan warganya yang paling rentan, termasuk mereka yang rela kotor demi kebersihan kita.

Mari kita berterima kasih dengan cara yang benar: menuntut kesejahteraan yang layak bagi para pahlawan sejati kota kita. Siapa sejatinya yang menjaga martabat kota ini, jika bukan mereka yang rela kotor?